REVISI BUKU II TAHUN 2021 SEMOGA SEGARA DISAHKAN

REVISI BUKU II TAHUN 2021 SEMOGA SEGARA DISAHKAN

Rapat Pleno Riviu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah difinalkan. Semoga dapat segera disahkan keberlakuannya oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Statement tersebut bersumber dari YM. Natsir Asnawi, S.HI., M.H. (Hakim terbaik Angkatan VI / Hakim Yustisial di Badilag) setelah mengikuti kegiatan tersebut di Jakarta (22/9/2021).

Nur Muhammad Huri, S.HI selaku Hakim Humas Pengadilan Agama Jayapura saat ditemui di ruang kerjanya (23/9/2021) mengungapkan bahwa Buku II yang dijadikan pedoman dilingkungan Peradilan Agama saat ini merupakan buku Pedoman hasil revisi pada tahun 2014. Mengingat selalu adanya perkembangan hukum dan juga terbitnya beberapa peraturan yang baru, maka beberapa isi dari pedoman di Buku II tersebut secara otomatis sudah tidak berlaku, disebabkan telah terbitnya :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Wali Anak.
3. Perma Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
4. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah.
5. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020, (SEMA Nomor 10 Tahun 2020)
6. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019, (SEMA Nomor 2 Tahun 2019)
7. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018, (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)
8. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017, (SEMA Nomor 1 Tahun 2017)
9. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016, (SEMA Nomor 4 Tahun 2016)
10. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA Nomor 3 Tahun 2015)
11. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2014, (SEMA Nomor 5 Tahun 2014)

Huri juga menambahkan bahwa, Prospek penerapan hukum islam bersifat masih terbuka untuk dikembangkan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Pengembangan terkait pedoman penyelesaian permasalahan terkait pemberlakuan hukum islam di Indonesia ini dimaksudkan untuk melengkapi yang belum ada dan menyempurnakan ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Pengembangan ini perlu dilakukan mengingat adanya : 1. Peraturan perundang-undangan yang baru, 2. Penemuan hukum baru yang dijadikan Yurisprudensi Peradilan Agama (Peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh lembaga hukum seperti PERMA, SEMA dll), 3. Yurisprudensi (putusan-putusan hakim), 4. Lahirnya Fatwa-fatwa organisasi masyarakat.